kotabontang.net - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada) membuat sejumlah partai politik di Bontang galau. Pasalnya, belum ada kepastian apakah regulasi ini akan diterapkan untuk menggantikan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3.
Jika Perppu 1/2014 tidak diterima DPR RI, dipastikan ada proses panjang dilewati untuk merumuskan aturan baru tentang pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pemerintah harus menyiapkan penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di daerah.
Menurut Ketua DPD II PDI Perjuangan Bontang, Gaguk Suprapto, meski belum ada kepastian, pihaknya sudah membentuk panitia persiapan bakal calon wali kota Bontang. Menariknya, bakal calon PDI Perjuangan dibuka untuk umum. “Sudah ada perintah dari DPP untuk penjaringan bakal calon wali kota,” kata Gaguk, Sabtu (6/12).
Gaguk menyatakan, saat ini pendaftaran bakal calon wali kota di PDI Perjuangan memang belum resmi dibuka. Sebab, PDI Perjuangan Bontang masih menunggu kepastian aturan mana yang dipakai untuk pemilihan kursi nomor 1 di Kota Taman.
“Yang jelas PDI Perjuangan mendukung revisi UU MD3 dan mendukung Perppu Pilkada langsung karena PDI Perjuangan tidak ingin mengebiri hak konstitusi rakyat,” tegas Gaguk.
Di lain sisi, saat ini tidak ada kriteria khusus sosok yang akan diusung PDI Perjuangan untuk bertarung menjadi calon Wali Kota Bontang. Sebab, tokoh yang akan maju dari PDI Perjuangan akan ditentukan lewat seleksi penjaringan.