Kamis (19/3/2015) Pras panggilan akrab Prasetio mengaku dirinya mencoba membuka komunikasi dengan Ahok selaku gubernur. Hal tersebut dilakukannya atas inisiatif dirinya sebagai pimpinan legislatif.
Kemudian ia pun mengkomunikasikan apa yang dibicarakannya dengan Ahok kepada para wakil Ketua DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi.
"Setelah saya komunikasi dengan teman-teman (DPRD) ya hasilnya ini (menolak RAPBD). Padahal kemarin hari Kamis, sebelum keputusan hari Jumat saya sudah mencoba kepada teman-teman untuk (memperjuangkan) Perda (Peraturan Daerah)," ungkap Pras di Gedung DPRD DKI, Senin (23/3/2015).
Tetapi usahanya tersebut tidak berbuah manis, berbagai alasan membuat pihak DPRD lebih memilih mengembalikan RAPBD kepada Ahok.
"Dengan beberapa alasan-alasan yang mungkin kelabilan dari Pak Ahok kita takut, kita tidak ngapa-ngapain saja dibilang korupsi, apalagi ngapa-ngapain," ucapnya.
Pihak DPRD memandang dengan diserahkannya kembali penyusunan anggaran APBD kepada gubernur merupakan jawaban terbaik. Sehingga DKI tidak akan lagi sibuk dengan perseteruan eksekutif dengan legislatif.
Dengan dikembalikan kepada gubernur, DPRD bisa lebih menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan tidak lagi ada tudingan dari Ahok tentang masuknya anggaran siluman terhadap dewan.
"Terus terang kita ingin Jakarta membangun jadi ibu kota negara yang baik. Ketika teman-teman media memancing kita sudah tahu semua karakter Pak gubernur ini meletup-letup. Tapi kalau digesek sedikit dia bicara lain. Saya sahabat beliau, satu perjuangan. Saya ngomong baik-baik, entar besok baru kita ketemu hari Kamis, Jumatnya sudah berubah lagi," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini melihat pernyataan-pernyataan Ahok di media tidak stabil dan senantiasa menyudutkan anggota DPRD dengan tudingan maling, rampok, dan sebagainya.
"Kalau dia memang berani katakan ada maling, ada rampok, tunjuk hidungnya jangan semuanya, tunjuk hidung, siapa orangnya, tangkap dia, siapapun dia, termasuk PNS-nya juga," ungkapnya.
Pihaknya tidak tahu secara detail masalah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait anggaran karena yang punya anggaran gubernur.
"Kita mana tahu gubernur kalau beli aqua, kita cuma sebagai badan pengawasan, legislasi, sama budgeting, hak kita seperti mau dipotong," ucapnya.
Ia pun mengingatkan Ahok yang sebelumnya mengancam anggota DPRD tidak akan mendapatkan gaji karena penolakan RAPBD.
"Emang saya anak perusahaan dia, emang saya anak buah dia. Bahwa Ahok jabatan politik, saya juga jabatan politik, dia bukan birokrat, mohon maaf ya ini sudah keluar dari jalur dan tupoksi dia. Saya sebagai sahabat, sebagai teman risih saya. Saya juga diminta rekan-rekan harus kuat, ya kuat saya. Kalau saya ingatkan berubah lagi. Saya sebagai ketua DPRD dan teman-teman harus punya harga diri," tuturnya.
Baca Juga : Curahan Hati Presenter KOMPAS TV soal Wawancara Ahok 'Tai, Bangsat, Nenek Bego'