kotabontang.net - Setelah pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden pada Oktober tahun lalu panasnya tensi politik nasional sempat menurun setelah Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto. Keduanya sepakat bekerjasama membangun bangsa dan tak ada dendam satu sama lain akibat Pilpres.
Namun belakangan, konstelasi politik kembali memanas. Pemicunya adalah terjadi kisruh di internal parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yakni PPP dan Golkar. Apalagi Menkum HAM Yasonna Laoly yang notabene anak buah Jokowi di pemerintahan dinilai kubu yang berseteru campur tangan dan melakukan intervensi dengan mengakui salah satu kubu.
Hal itu sontak memicu para elite KMP bersuara. Salah satu komentar paling keras disampaikan oleh Ketua DPP Gerindra Arif Puyuono. Tak tanggung-tanggung Arif menuding Wapres Jusuf Kalla berada di belakang kisruh PPP dan Golkar.
"Hari ini sebagian parpol menganut liberalisasi parpol dengan ideologi mirip-mirip kapitalisme, dalam merampok keuangan dan kekayaan negara. Tapi prahara ini diciptakan bukan oleh parpol, tapi pemerintahan sendiri. Tapi saya cenderung menyatakan bahwa aktor di balik semua ini bukan ke Jokowi, tapi ke Jusuf Kalla. Hal ini bisa dilihat saat JK bersama SBY yang saat itu juga terlihat memainkan kapasitas dan perannya di internal Golkar," kata Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).
"Indikasinya sama gitu loh dengan yang sekarang. Hanya bedanya sekarang ayam aduannya itu Agung Laksono. Maka kalaupun Agung terpilih sebagai ketua umum Golkar yang sah, dia nanti masih akan tersandera oleh kepentingan aktor utamanya," katanya menambahkan.
Arif mengatakan analisanya itu sungguh beralasan. Sebab, jika melihat secara karakter, bargaining position Jokowi saat ini tak sedominan JK dalam perpolitikan nasional.
Tak cuma itu, dia juga mewanti-wanti para pendukung Jokowi agar mengawasi manuver yang terjadi di lingkaran sekitar Jokowi. Sebab, dia menduga ada skenario untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden.
Dia menyebut ada kemungkinan setelah Jokowi dilengserkan, maka Jusuf Kalla akan naik menjadi presiden dan Puan Maharani menjadi wapres.
"Maka saya sarankan, berhati-hatilah bagi Jokowi dan para relawannya, karena ada konstelasi yang diduga akan menjatuhkannya. Sehingga nanti settingannya bisa saja Jokowi dijatuhkan, JK naik dan Puan yang jadi wakilnya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena peran PDIP yang saat ini sangat-sangat dominan di pemerintahan," katanya.
Lantas mungkinkah Jokowi bakal dilengserkan kemudian digantikan oleh JK?
Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menilai dugaan itu sangat spekulatif dan tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebab, tudingan politikus Gerindra itu bahwa ada skenario Jokowi bakal dilengserkan lantas JK akan naik menjadi presiden tak didukung dengan data-data yang valid.
"Pernyataan yang spekulatif dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan itu tak didukung data-data yang valid, tidak baik untuk pembangunan demokrasi kita," katanya kepada merdeka.com, kemarin malam.
Menurutnya, untuk melengserkan seorang presiden tidaklah mudah. Sebab, ada proses panjang yang harus dilalui. Salah satunya adalah harus mendapat dukungan mayoritas anggota DPR dalam paripurna.
"Dan tidak mudah untuk mendapat dukungan mayoritas di DPR," katanya.
Dia mengatakan, jika seandainya mayoritas anggota DPR setuju maka tantangan berat selanjutnya yang harus dilalui adalah meyakinkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar mau memutus bahwa presiden telah berbuat pelanggaran berat seperti berkhianat pada negara, korupsi dan sebagainya.
"Jika seandainya di MK gol tantangan berat selanjutnya di MPR, karena gak mudah dapat dukungan mayoritas di MPR. Itu tantangan politik," katanya.
Karena itu, dia menilai isu pelengseran Jokowi lalu diganti JK sulit terjadi. Sebab, proses pelengseran begitu pelik dan sulit.
"Itu isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan dan sangat tendius," katanya.
Sumber: sumateratime